Kendati kalau berpijak pada kebijakan anggaran yang efisien, semestinya pemerintah cukup menggelar di satu lokasi saja yakni Istana Merdeka Jakarta.
Sebab sampai saat ini, sambungnya, Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia meski UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan dan selama belum diterbitkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara.
“Kalau saya lihat dari cost [pengeluaran] di dua tempat ini buang-buang anggaran, sementara benefit yang didapat tidak signifikan,” ucap Trubus.
“Jadi saya lihat ini hanya pamer saja dan harapan Jokowi kepada Prabowo agar melanjutkan pembangunan IKN,” sambungnya.
“Meski sampai sekarang pendukung Prabowo lebih fokus ke soal makan gratis ketimbang IKN.”
Apa tanggapan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko?
Dimintai tanggapan atas anggapan seperti itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, berujar:
“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (06/08).
Moeldoko mengeklaim, itu tak berarti pemerintah akan menggunakan anggaran secara sewenang-wenang. Dia mengatakan semua masih dalam kontrol pemerintah.
Dia juga mengatakan tidak ada yang mahal jika tujuannya peringatan hari besar negara. Terlebih peringatan HUT RI tahun ini pertama kalinya digelar di IKN, tambahnya.
“Mestinya ini kan case-case tertentu. Memaknainya adalah jangan disamakan apple to apple dengan situasi yang umum. Ya bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu enggak ada yang mahal,” katanya.
