Mautau.id – Pembengkakan anggaran upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikritik pengamat dan sebagian masyarakat. Apa tanggapan pemerintah?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan pembengkakan anggaran itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang serba terburu-buru lantaran infrastruktur di IKN yang belum siap sepenuhnya.
Bayu juga menilai perhelatan HUT RI di IKN adalah “pertaruhan politik Presiden Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya, meskipun harus mengorbankan anggaran besar dan rasa empati ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi”.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sebelumnya mengakui anggaran untuk pelaksanaan upacara peringatan HUT RI tahun ini “membengkak”, namun dia mengeklaim itu “tidak signifikan”.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, berujar:
“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (06/08).
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, juga menepis kabar soal penyewaan 1.000 mobil mewah demi mengakomodasi tamu negara dan VVIP yang mencapai Rp25 miliar.
Jelang perhelatan perdana upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), truk-truk yang mengangkut keperluan proyek pembangunan semakin banyak.
Menurut kesaksian seorang warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sukini, kendaraan truk itu beroperasi tanpa henti alias 24 jam penuh.
Akibatnya debu jalan berterbangan dan menyerbu rumahnya yang persis berada di pinggir jalan, kata seorang warga desa tersebut.
“Sekarang debu bukan main… rasanya enggak bisa bernapas, pagi siang malam terus lewat kendaraan itu… kalau malam berisik, tidur saya sampai terganggu,” tutur Sukini kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/08).
Tapi Sukini mengaku dirinya tidak bisa protes kepada para pihak yang bertanggungjawab atas acara itu.
Dia bahkan masih menunggu uang ganti rugi pembebasan lahan dari pemerintah atas tanah warisan suaminya yang tak seberapa besar itu.
“Saya masih menunggu, tapi enggak jelas pembayarannya kapan. Tanah saya itu dulu untuk berkebun, tapi sekarang sama pemerintah tidak boleh digarap, jadi kami tidak bisa ngapa-ngapain,” ungkapnya.
“Kalau tidak jadi, saya mau kelola lagi jadi kebun… entah ditanam pisang kah.”
Pemerintah pusat sudah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp90 miliar untuk 2.086 hektar lahan warga yang terdampak pembangunan IKN.
Hal itu diutarakan Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN, Jumat (02/08).
Basuki belum bisa merincinya, karena menurutnya masih diproses di lapangan oleh tim terpadu.
Bulan lalu diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.
Aturan tersebut dilaporkan mengatur tentang ganti rugi lahan hingga Hak Guna Usaha (HGU).
Kembali lagi ke sosok Sukini, warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saat ditanya apakah ibu empat anak ini antusias menyambut perhelatan perdana upacara peringatan HUT RI di IKN, dia menjawab, “tidak”.
“Dibilang senang, enggak juga… sekarang mau ke mana-mana enggak bisa, mau ke IKN saja dilarang [masuk], jadi di rumah saja.”
