Mautau.id – Pemerintah dinilai perlu memberikan kepastian terkait pelaksanaan ketentuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang seharusnya mulai berlaku pada awal 2025.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani pun menyoroti langkah pemerintah yang justru mengubah rincian pelaksanaan kenaikan tarif PPN tersebut.
Sebagaimana diketahui, belakangan pemerintah membuka opsi untuk mengenakan tarif PPN 12 persen hanya terhadap barang mewah saja.
“Kepastian itu harus ada. Artinya kalau pemerintah mau bikin kebijakan atau barang mewah itu harusnya jauh-jauh hari,” kata dia, dalam acara Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
“Tapi ini mendekati Januari (2025) baru bicara seperti ini,” sambungnya.
Menurutnya, kepastian terkait kebijakan PPN menjadi krusial bagi pelaku usaha untuk memperhitungkan biaya serta risiko yang bakal diterima nantinya.
“Karena nanti otomatis pass through-nya kan ke konsumen kalau memang barang yang dikenakan PPN,” ujar Avilian
Baca Juga : Spa Meledak di Blok M
Selain itu, Aviliani juga mempertanyakan kejelasan dari definisi barang mewah yang bakal dikenakan tarif PPN lebih tinggi dibanding komoditas barang dan jasa lainnya.
Sebab, pemerintah belum merinci kategori barang mewah yang bakal dikenakan tarif PPN 12 persen, meskipun kebijakan tersebut telah diumumkan.
“Definisi barang mewah kita belum tahu,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen bakal ditentukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Itu nanti di Menteri Keuangan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
Ia menambahkan, aturan rinci mengenai kenaikan PPN untuk barang mewah juga akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Saat ini, Peraturan Menteri Keuangan itu belum terbit. “(Instrumen hukumnya) Nanti kita bahas. PMK cukup,” kata dia.
Lebih lanjut, ia menjabarkan, kenaikan PPN 12 persen pun akan dibahas kembali dalam waktu dekat.
Setelah aturan rampung, baru lah pemerintah akan secara resmi mengumumkan kebijakan ini. “Nanti itu akan dibahas besok. Belum, belum (pengumuman),” jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.
Namun, PPN 12 persen disebut hanya akan ditujukan pada barang-barang mewah.
Tarif PPN 11 persen masih berlaku untuk barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa perbankan yang bersifat pelayanan umum. Aturan ini membuat tidak hanya ada satu tarif PPN.(Kompascom)
